Alasan Warga Kampung Pulo Bertahan

Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur beberapa hari lalu terlibat bentrok dan juga melakukan demo besar-besaran menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan alasan mereka untuk menolak direlokasi ke rumah susun atau rusun.

Hal ini mengundang pengamat Tata Kota yaitu Yayat Supriyatna mengeluarkan opini mengenai apa yang terjadi beberapa hari lalu. Ia mengatakan bahwa warga Kampung Pulo merasa gamang disebabkan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warga guna membayar uang sewa sebesar Rp 300 ribu sebulan.

Hal ini membuat sebagian warga merasa tidak yakin dan juga merasa dibodohi. Yayat menambahkan bahwa banyak para warga yang khawatir akan ada banyak pungutan biaya yang akan mereka terima. Apalagi belum ada kejelasan yang lebih detail. Warga Kampung Pulo juga menambahkan bahwa rusun tidak memberikan penghasilan yang berarti. Pasalnya warga disana rata-rata memiliki usaha warung makan dan juga bengkel. Ada kekhawatiran jika pindah, mereka tidak bisa memiliki usaha seperti sekarang ini.

Pemprov DKI memang dinilai telah melakukan kesalahan. Hal tersebut disebabkan iuran pajak yang diminta dari warga Kampung Pulo tersebut. Sementara tanah tersebut merupakan milik negara. Sebelumnya Pemprov DKI memang sudah melakukan negosiasi dengan warga. Sayangnya kerap mendapatkan penolakan. Penolakan tersebut akhirnya memicu pihak Pemprov DKI guna melakukan penggusuran secara paksa yang akhirnya berujung kepada bentrok.

This page needs javascript enabled !