AS Mendenda Indonesia 5 Trilyun

Amerika Serikat melakukan protes kepada WTO atau World Trade Organization atas pelanggaran keputusan WTO yang memenangkan AS dan Selandia Baru dalam protes pembatasan impor produk daging dan juga hortikultura yang disidangkan kembali di tingkat banding tahun 2017 lalu. Dalam protesnya tersebut, AS mendenda Indonesia 5 Trilyun atau dalam Dollar sejumlah 350 Juta Dollar AS.

Tanggapan pemerintah Indonesia sendiri atas tuntutan penjatuhan sangsi oleh WTO dari Amerika Serikat cukup cepat dan tanggap. Indonesia awalnya sudah memberikan tanggapan saat tim dari Kementrian Perdagangan berkesempatan untuk bertandang ke AS. Saat itu, pembahasan tersebut juga direspon positif. Namun, seminggu setelahnya pimpinan WTO menerima surat keberatan dari pemerintah AS yang mengatakan bahwa pembahasan tersebut belum mencapai harapannya sehingga berbuntut rencana AS mendenda Indonesia 5 Trilyun. Menaggapi hal tersebut, kementrian pun kembali mempersiapkan tim yang nantinya akan duduk bersama membahas keberatan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, juga memberi tanggapan atas isu AS mendenda Indonesia 5 Trilyun tersebut. Menurutnya, selama ini sudah banyak produk milik AS yang termasuk dalam keputusan yang dipermasalahkan melalui WTO yang masuk ke Indonesia. Salah satunya yang dicontohkan oleh beliau adalah kedelai. Menurutnya, produksi tempe Indonesia masih bergantung pada impor kedelai dari AS namun untuk produk seperti buah-buahan, AS merasa dihalangi untuk masuk ke Indonesia.

Selain itu, pihak kementrian juga menanggapi poin keberatan dari AS yang dimenangkan oleh WTO dan berusaha untuk duduk kembali bersama dengan AS untuk membahas hal tersebut. Meskipun begitu, pemerintah belum dapat melakukan perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengganjal masuknya produk dari AS dan Selandia Baru tersebut. Perubahan tersebut baru bisa dimungkinkan terjadi pada tahun 2020 mendatang.

Sementara ini belum ada kabar yang jelas kapan pemberlakuan denda atau kapan tenggang waktu bagi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan keberatan tersebut sebelum pemberlakuan AS mendenda Indonesia 5 Trilyun. Semoga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari.

This page needs javascript enabled !