DPR Sahkan UU Terorisme

Drama panjang pengesahan UU Terorisme berakhir. Hari Jumat (25/5) pagi, M Syafii selaku Ketua Pansus melaporkan hasil dari pembahasan RUU Terorisme di rapat Paripurna DPR. Rapat Paripurna DPR guna mendengarkan hasil pembahasan RUU tersebut dilakukan di kompleks parlemen, Senayan Jakarta. Syafii menjelaskan apa saja yang tercakup dalam RUU tersebut dan memberikan rinciannya sebelum DPR sahkan UU terorisme.

Sebelum DPR sahkan UU terorisme, Pansus RUU Terorisme telah mengadakan sejumlah pertemuan dari berbagai elemen guna menyusun RUU tersebut. Elemen-elemen tersebut termasuk dari pemerintah, ormas hingga termasuk didalamnya juga sejumlah LSM. Dari pemerintah sendiri, RUU tersebut sudah dilakukan dengar pendapat dengan Kapolri, Komnas HAM, Kemenag serta beberapa LSM seperti Setara Institute, serta ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform.

Dari hasil pertemuan tersebut, Syafii menambahkan bahwa ada kriminalisasi baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam pembahasan RUU seperti bahan peledak yang akan dilarang, pelatihan para militer atau militer baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah itu, RUU tersebut disampaikan pada rapat Paripurna DPR yang kemudian ditanyakan oleh wakil ketua DPR apakah RUU ini akan disahkan menjadi UU atau tidak. kemudian fraksi menjawab bahwa anggota fraksi menyetujuui dan kemudian DPR sahkan UU terorisme.

Dalam rapat paripurna DPR yang digelar secara terbuka untuk umum tersebut, meskipun pada akhirnya DPR sahkan UU terorisme, sebanyak 99 anggota dewan absen atau tidak hadir. Rapat tersebut hanya dihadiri 461 anggota dari 560 anggota DPR. Diantara 99 anggota yang tidak hadir tersebut, 9 diantaranya absen atau tidak hadir tanpa keterangan atau ijin.

Setelah DPR sahkan UU terorisme, didalamnya turut tercakup peran dan tugas TNI dalam pemberantasan terorisme di tanah air. Namun untuk detail dari bagaimana peran dan tugas TNI dalam pemberantasan terorisme ini tercakup di Perpres. UU terorisme ini menjadi dasar bagi TNI dalam membantu tugas kepolisian serta menjalankan tugasnya yang mana Perpres tersebut nantinya akan juga mengatur teknisnya.

This page needs javascript enabled !