Jokowi Setujui Pengaktifan Kembali Koopsusgab TNI

Hari ini (17/5) Jokowi setujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI atau yang merupakan kependekan dari Komando Operasi Khusus Gabungan TNI merupakan pasukan khusus TNI. Koopsusgab ini memiliki tugas untuk membantu tugas Polri dalam memberantas terorisme. Seperti yang kita ketahui bersama jika Indonesia baru baru ini mengalami berbagai gangguan keamanan mulai dari penguasaan Rutan Mako Brimob di Depok, Pengeboman 3 Gereja di Surabaya hingga berbagai serangan ke berbagai markas Kepolisian yang menyebabkan banyak korban jiwa maupun korban luka. Dari situlah kemudian muncul ide untuk pengaktifan kembali Koopsusgab TNI yang kemudian disetujui oleh Presiden Jokowi. Koopsusgab TNI ini sendiri beranggotakan dari gabungan personel elite TNI baik darat, laut dan udara yang mana yang dimaksud adalah Satuan Penanggulangan Teror 181, Korps Pasukan Khas, Batalyon Intai Amfibi serta Detasemen Jala Mengkara.

Persetujuan Jokowi terhadap pengaktifan kembali Koopsusgab TNI ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa tugas dari Koopsusgab TNI ini masih menunggu pengesahan dari UU Antiterorisme yang masih dalam revisi. Namun secara garis besar, peran Koopsusgab TNI tersebut adalah untuk pengerahan intelijen ataupun pengerahan anggota TNI ke titip operasi. Bahkan Moeldoko juga menambahkan bahwa TNI mampu mencapai ke penjuru titik manapun dalam tempo secepat cepatnya. Sedangkan untuk wewenang penangkapan masih belum dapat dijelaskan karena masih menunggu pengesahan UU tersebut meskipun Presiden Jokowi setujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI.

Harapan untuk kembali dapat memberikan rasa aman dari tindak terorisme yang sedang mengancam negeri ini melalui keputusan Jokowi setujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI didukung banyak kalangan. Salah satunya adalah mantan capres Prabowo Subianto yang mendukung adanya ikut serta militer atau TNI dalam penanggulangan terorisme yang sudah memakan banyak korban ini. Meskipun demikian, urusan perundang undangan untuk mengatasi terorisme yang masih digodok oleh DPR juga belum menunjukkan hasilnya. Besar harapan rakyat untuk DPR dalam mengatur perundang undangan yang diharapkan mampu mengembalikan situasi aman di wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman

This page needs javascript enabled !