Pemerintah Tidak Jadi Ubah Cuti Lebaran

Beberapa hari yang lalu muncul diskusi di dunia maya bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk merubah cuti lebaran. Namun isu yang beredar tersebut kini diperjelas saat ini. Pemerintah tidak jadi ubah cuti lebaran dan tetap pada keputusan dari SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri. Awalnya ada kabar bahwa pemerintah mempertimbangkan cuti yang sudah akan mendekati hari H ini. Kabar tersebut langsung mendapatkan sejumlah protes oleh netizen yang salah satunya adalah meminta pertimbangan dari pemerintah untuk mereka yang sudah memesan tiket jauh-jauh hari sebelum lebaran.

Dilansir dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, keputusan tersebut telah diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Berbagai pihak yang diminta untuk memberi masukkan termasuk pengusaha karena hal itu juga berhubungan dengan pelayanan dari pemerintah. Hingga akhirnya pemerintah tidak jadi ubah cuti lebaran yakni tetap untuk PNS akan mendapatkan jatah libur Lebaran selama 10 hari. Pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi pihak swasta untuk menetapkan sendiri cuti bersama atau libur Lebaran bagi karyawannya.

Salah satu hal yang juga diinformasikan oleh Puan Maharani adalah tentang Pasar Saham yang akan kembali dibuka pada 20 Juni 2018 mendatang setelah libur puasa. Namun untuk Bank Indonesia serta jadwal perbankan akan diputuskan sendiri oleh pihak Bank Indonesia meskipun pemerintah tidak jadi ubah cuti lebaran.

Sebelumnya, penetapan cuti bersama atau libur Lebaran tersebut dibuat dengan memperkirakan jatuhnya perayaan lebaran pada tanggal 15-16 Juni 2018. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri PAN RB berencana untuk mengubah cuti pada tanggal 13,14,18 dan 19 Juni 2018. Hingga kemudian pemerintah tidak jadi ubah cuti lebaran dan memutuskan untuk menambah masa cuti bersama tiga hari setelah Lebaran, yaitu tanggal 11, 12, 20, dan 21 Juni.

Hanya saja keputusan tersebut masih belum final melihat pertimbangan dampak ekonomi, sosial, hingga keagamaan yang salah satunya adalah turut mempengaruhi omzet industri makanan dan minuman hingga Rp 50 triliun secara nasional.

This page needs javascript enabled !