Demo Tolak UU MD3 di Depan Gedung MK

Hari ini (Kamis, 15/3) kumpulan massa berkumpul di depan gedung MK untuk memprotes berlakunya revisi UU MD3 dari DPR. Masyarakat yang tergabung dalam nama Presidium Rakyat Menggugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ini menggugat UU MD3 yang beberapa hari terakhir ini menjadi isu yang hangat dibahas dan kini telah menjadi UU yang sah. Selain protes melalui demo tolak UU MD3 ini, beberapa perlawanan terhadap UU yang dianggap akan membuat DPR menjadi lembaga superpower ini juga terjadi di dunia maya dimana sebuah petisi melalui laman change.org yang membahas penolakan serupa telah ditandatangani oleh lebih dari 200 ribu orang.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyampaikan penolakannya terhadap UU MD3 dengan tidak menandatangani persetujuan undang undang tersebut selama 30 hari. Namun UU MD3 tetap berlaku, yakni tepatnya pada hari ini meskipun tanpa tanda tangan dari presiden. Salah satu poin yang menjadi isu penolakan demo tolak UU MD3 ini adalah pada Pasal 73 ayat 4 yang memberikan kekuasaan pada DPR untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pemerintah, badan hukum, atau masyarakat sendiri apabila tiga kali mangkir dari panggilan tanpa alasan yang sah.

Selain Pasal 73 ayat 4, masih ada beberapa ayat lainnya yang juga membuat berbagai elemen masyarakat melakukan penolakan serta demo tolak UU MD3 yakni adalah Pasal 122 yang mengizinkan Mahkamah Kehormatan DPR dapat melakukan tindakan hukum pada pihak yang merendahkan DPR.

This page needs javascript enabled !